JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons banyaknya keluhan masyarakat mengenai penetapan desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Keluhan tersebut ramai disampaikan masyarakat melalui media sosial.
Purbaya mengatakan pemerintah tengah melakukan perbaikan terhadap Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadi salah satu basis penetapan kelompok desil masyarakat.
Menurut Purbaya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran cukup besar kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendukung proses pendataan dan penyempurnaan DTSEN. Ia menyebut anggaran yang dialokasikan untuk DTSEN dan sensus mencapai hampir Rp7 triliun.
Purbaya menjelaskan tambahan anggaran tersebut diberikan untuk memastikan kualitas data yang digunakan pemerintah semakin baik. Data tersebut penting karena menjadi dasar dalam sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk penyaluran bantuan dan pengaturan subsidi.
“Makanya sedang diperbaiki itu, DTSEN. Saya ngeluarin uang cukup banyak kalau ke BPS tahun ini,” ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Ia mengakui bahwa kesalahan dalam proses survei atau pendataan tetap mungkin terjadi. Namun, pemerintah berharap pembaruan data yang dilakukan BPS dapat membuat hasil pemeringkatan kesejahteraan masyarakat lebih akurat pada tahun berikutnya.
“Jadi, tahun depan seharusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu, dua kan biasanya selalu ada kalau di-survey. Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi,” kata Purbaya.
Data Desil Jadi Sorotan
Penetapan desil belakangan menjadi perhatian setelah sejumlah masyarakat mengeluhkan hasil pemeringkatan yang dianggap tidak mencerminkan kondisi ekonomi mereka. Keluhan tersebut juga muncul karena data desil digunakan dalam kebijakan pemerintah.
Sebelumnya, pemerintah menyatakan DTSEN menjadi basis utama untuk kebijakan bantuan sosial. Sistem desil membagi masyarakat ke dalam 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan relatif, dengan desil terendah berada pada kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
Polemik semakin mencuat seiring rencana pemerintah mengarahkan subsidi agar lebih tepat sasaran. Salah satunya melalui rencana pembatasan pembelian Pertalite bagi kelompok masyarakat tertentu, yang pada tahap awal direncanakan menyasar kelompok Desil 10.
Kondisi tersebut membuat akurasi DTSEN menjadi semakin penting. Pemerintah perlu memastikan data sosial ekonomi yang digunakan benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan agar kebijakan subsidi maupun bantuan tidak salah sasaran.
Dengan proses pemutakhiran yang terus dilakukan, pemerintah berharap persoalan ketidaksesuaian data desil dapat diminimalkan. Perbaikan kualitas pendataan juga menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan ekonomi dan sosial pemerintah berjalan lebih tepat sasaran.
